Teori-Teori Organisasi (Kekuatan Politik Indonesia)

@abby_gabritnizt

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian tidak bisa dilepaskan dengan kekuatan politik indonesia yang kemudian ikut mempengaruhi sistem politik sperti angkatan bersenjata, partai politk dan kalangan pengusaha padagang.  Untuk mengamati dan menganalisa kekuatan politik tampaknya sangat disarankan apabila si pengamat terjun langsung dan mengamati secara langsung permasalahan yang akan mempengaruhi kekuatan politik baik sistem, aktor dan peranan kultur terhadap politik.Kekuatan politik kontemporer menampilkan diri sebagai partai politik, angkatan bersenjata, pemuda, mahasiswa, kaum intelektual, dan golongan pengusaha serta kelompok” penekan lainnya malah sebagi bentuk luar dan masalah” mendalam seperti perkembangan pikiran, ideologi, nilai” dan stuktur sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, Wawasan, teori dan pendekatan yang secara sengaja mementingkan struktur sosial, ekonomi dan unsur” kesejarahan memang belumlah berkembang disebabkan, dominasi yang kuat dari pendektan fungsionalisme-struktural dalam studi politik setelah perang dunia kedua dan kuatnya harapan, mimpi dan kemauan yang timbul segera setelah Indonesia memperoleh kedaulatan Politik.

B.      Rumusan Masalah

1.      Seberapa besar peran pers di dalam peta kekuatan politik Indonesia?

2.      Seberapa besar kekuatan financial mempengaruhi politik di Indonesia?

C.      Tujuan

1.      Membahas mengenai berbagai kekuatan politik yang dapat memberikan konstribusi pada berkembangnya demokratisasi.

2.      Mahasiswa diharapkan dapat mehami peran dan fungsi serta bekerjanya berbagai macam kekuatan politik

3.      Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan macam-macam kekuatan politik.

BAB II 

PEMBAHASAN

A.      Pengertian Kekuatan Politik

Menganalisa kekuatan politik indonesia tidak terlepas dari budaya politik yang dimiliki oleh indonesia yang berupa, ketidak jelasan hierarki atau adanya sumber homogen, kecendrungan patronage/ clientilistic masa orba, Neo-patrimonialistik sehingga minimnya civil society. Kekuatan politik indonesia sedikit banyak telah menampakan diri melalui angkatan bersenjata, partai politik, golongan intelektual dan mahasiswa, kelompok pedagang, pengusaha dan profesional, serta kelompok penekan yang baru muncul semenjak dekade XX.

 Namun, kekuatan politik yang lebih dominan hadir pada masa Sistem Demokrasi Terpimpin adalah Soekarno sebagai Presiden, Angkatan Bersenjata (khususnya Angkatan Darat) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kajian utama dalam penelitian buku ini. Ketiga kekuatan politik ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berjalanya proses pemerintahan

·         Politik di Indonesia Dikendalikan Kekuatan Finansial

Politikindonesia - Arah politik yang sedang bergulir di Indonesia sampai saat ini masih cenderung dikendalikan oleh kekuatan finansial yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Banyak kasus yang telah menunjukkan bahwa kekuatan finansial masih sangat menentukan arah serta kebijakan politik, khususnya dalam partai politik. 

Pendapat tersebut disampaikan oleh pakar Ilmu Politik dari Northwestern University Amerika Serikat, Prof Jeffrey A Winters, saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/04).

Jeffrey menyebut ada empat hal yang sangat mempengaruhi kekuasaan politik di Indonesia. “Di mana kekuatan finansial merupakan faktor yang paling dominan, selain jabatan, kekuatan mobilisasi, dan cara-cara kekerasan.”

Tanpa menyebut terang partai politik tertentu, Jeffrey  menyontohkan, pada kongres nasional salah satu parpol di Indonesia, proses pemilihan ketua nasional justru hanya mempertimbangkan kekuatan finansial para calon, tanpa melihat kapasitas serta kemampuannya.

Bahkan, sambung dia, kecenderungan kekuatan finansial dalam politik Indonesia justru semakin mendegradasi keberadaan ideologi yang dianut oleh masing-masing parpol.

Fenomena ini menjadikan politik di Indonesia hanya merupakan pertarungan antara segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial. Dan akhirnya, tujuannya jadi melenceng hanya untuk mempertahankan keberadaan aset ekonomi semata.

"Harus diakui bahwa saat ini sudah terjadi stratifikasi kekayaan, di mana konsentrasi uang pada kalangan tertentu, dan akhirnya menjadi faktor paling dominan yang menggerakkan politik Indonesia," tuturnya.

Bagi Jeffrey, model inilah yang mengakibatkan proses politik di Indonesia justru kurang memberi pendidikan politik bagi masyarakat.

B.      Fungsi Kekuatan Politik

Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik, dapat dipahami jika kita melihat dari persfektif teoritis system politik seuatu negar yakni dengan cara melakukan pendekatan yang disebut “teori structural fungsional”. Teori ini bertitik tolak dari  asumsi dasar, bahwa dalam system politik terdapat fungsi-fungsi yang haru ada demi kelangsungan kekuatan politik itu sendiri.

Fungi-fungsi yang dimaksudkan dalam system politik itu adalah fungsi input dan fungsi output.  Studi ini memusatkan perhatian pada fungsi input yang terdapat di dalam struktur politik (infrastrukur politik) seperti misalnya partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dilihat sebagai kekuatan –kekuatan politik menjadi ukuran dalam system politik.

·         Memahami Peranan Pers sebagai Civil Society di Dalam Peta Kekuatan Politik Indonesia

Pers merupakan bagian dari civil society, yang artinya ia berdiri sebagai sebuah entitas yang berada di luar lingkup state. Hal yang menarik adalah wacana mengenai pers sebagai civil society yang menjalankan fungsi kekuasaan keempat (fourth estate) di dalam sebuah sistem negara Demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Abdul Muis, agar dapat memeroleh kedudukan tersebut, pers haru memiliki hak atau privelese tertentu yaitu hak kritik, hak kontrol, dan hak koreksi. Juga hak khusus bersyarat (qualified privilege) yang memungkikan pers bersifat transparan dalam pemberitaannya. Misalnya, memberitakan secara detail perdebatan sengit dan kejadian lain dalam sidang pengadilan, sidang lembaga legislatif dan yudikatif.

Namun bukan berarti dengan posisi sebagai kontrol sosial tersebut, bahwa pers harus senantiasa berada di posisi sebagai oposisi pemerintah yang berjalan. Peranannya lebih diarahkan kepada sifat independensi di dalam menyebarkan transparansi tanpa rintangan dari pemerintah. Tanggung jawab yang utama dari pers bukan kepada pemerintah, melainkan lebih kepada kode etik yang berlaku di kalangan wartawan dan jurnalis.

Oleh karena itu, di dalam peran ini, pers diharapkan untuk menonjolkan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi sebagai penyebar luas informasi dan fungsi untuk mendidik. Pers diharapkan dapat menjadi media yang transparan di dalam mengungkap kinerja pemerintah dan juga sekaligus memberikan pendidikan politik kepada khalayak luas. Apabila dihadapkan kepada relevansi dengan pernyataan bahwa pers adalah fourth estate di dalam sebuah sistem demokrasi, hal itu beralasan namun dengan berbagai pertimbangan yang sifatnya mengikat. Hal yang utama adalah perlunya pengawasan juga terhadap ‘lembaga pengawas’ ini. Pengawasan dan kontrol terhadap pers dapat berasal dari masyarakat luas. Apabila berita dari pers menimbulkan keresahan dari masyarakat karena tidak relevan atau sudah menyinggung hal yang di luar sasaran, maka masyarakat dapat melakukan kontrol langsung terhadap mereka. Contohnya adalah pendudukan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ke kantor Jawa Pos di Surabaya pada tanggal 6 Mei 2000, karena menyangkut teknis pemilihan kata dan tidak terpenuhinya prinsip jurnalistik dalam salah satu terbitan Jawa Pos.

Selain sebagai agen pengawas pemerintah, pers juga dapat berperan sebagai pembentuk opini publik, dengan menjalankan fungsi mereka sebagai pemengaruh. Hal ini yang kemudian menjadi krusial di tengah pergesaran peta politik, karena opini publik yang terbentuk tidak hanya berlaku kepada pemerintah yang sedang berjalan, melainkan juga untuk oposisi dana kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan lain yang berusah masuk ke dalam lingkungan pemerintah dan elit. Hal ini tidak termasuk dengan pemuatan iklan politik di media mereka. Untuk masalah ini, terdapat problema yang dilematis di tengah-tengah kalangan wartawan. Sempat ada hal yang ambigu di antara ‘iklan politik’ dengan ‘karya jurnalistik’. Contohnya adalah pemuatan artikel mengenai keberhasilan pemerintah berjalan di dalam pengadaan swasembada pangan dan alokasi APBN 20% untuk dana pendidikan. Apapun bentuknya itu (iklan atau karya jurnalistik), nyatanya hal itu menimbulkan keuntungan bagi pemerintah yang sedang berjalan tersebut.

Contoh yang termutakhir adalah kisruh kasus Bank Century yang sedang marak belakangan ini. Kegetolan pers dalam meliput berita tentang masalah ini, berujung kepada tumbuh kembangnya gerakan masyarakat di mana-mana terhadap isu yang bersangkutan. Memang pemerintah tidak sedang mengalami masa krisis akibat gerakan yang timbul dari isu tersebut, namun setidaknya berbagai pemberitaan tersebut sudah menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah secara keseluruhan. Hal ini yang kemudian menimbulkan opini di beberapa kelangan seperti “rindu akan sosok JK yang cepat dan tegas dalam menindak masalah”. Artinya, JK seakan memeroleh promosi gratis di tengah kabar miring yang diterima pemerintah akibat pemberitaan-pemberitaan tersebut.

Selain pers sebagai media yang bisa membawa dampak tidak langsung di dalam pergeseran peta politik, mereka juga dapat membawa dampak dan pesan yang eksplisit terhadap pergeseran tersebut. Misalnya sistem pers yang berlaku pada zaman Demokrasi Terpimpin. Saat pers saat itu dijadikan media untuk melakukan propagnda dan doktrinasi dari berbagai pihak. Muncul banyak karikatur dari masing-masing media cetak yang menggambarkan ketidaksetujuan dan perlawanan yang diusung oleh partai atau kalangan oposisi. Pada akhirnya pula, perang media tersebut juga membentuk opini publik. Kalau di akhir cerita Demokrasi Parlementer, PKI berhasil memeroleh posisi yang signifikan, hal itu tidak terlepas dari peran pers di era tersebut. Dari kacamata sebaliknya, yaitu mengenai tidak adanya pergeseran kekuatan politik di Indonesia, hal itu terjadi di masa pers dibungkam oleh penguasa. Informasi yang mengalir ke bawah tentang pemerintah hanyalah info yang baik-baik. Dengan kondisi tersebut, oposisi tidak bisa berkutik menandingin hegemoni penguasa. Tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak memilih pemerintah yang sudah ‘sukses’. Pers digunakan sebagai salah satu mesin utama doktrinasi orde baru. Bagi pers yang menentang, akan dibredel dan dicabut izin terbitnya. Itulah salah satu faktor utama penunjang langgengnya era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Setidaknya, hal-hal tersebut yang menandai betapa besar peran pers di dalam pergeseran kekuatan politik di Indonesia. Kinerja pers bergantung pada rezim dan aturan yang dikeluarakan disaat rezim itu berdiri. Itulah ciri yang menggolangkan pers sebagai sebuah civil society di dalam sebuah negara. Pers tidak harus kontra pemerintah, namun tidak berarti harus kontra oposisi pula. Perannya yang utama adalah fungsi pers pertama, yaitu pembawa informasi, kendati hal yang berikutnya seringkali terjadi, yaitu terbentuknya opini publik dan kemudian memengaruhi alur roda pemerintahan.

C.      Jenis Kekuatan Politik Di Indonesia…………

Pada dasarnya, banyak aspek potensial tertranformasikannya menjadi kekuatan poltik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachiat Effendy (2000: 197) yakni:

1.      Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik & militer

2.      Sementara yang diartikan dengan kekuatan politik yang non-formal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini dapat dimasukkan : dunia usaha, kelompok professional dan kelas menengah, pemimpin agama, kalangan cerdik (intelektual, lembaga-lembaga (pranata-pranata masyarakat),  & media massa.

·         Kekuatan Politik.

Dimensi pokok permunculan dan perkembangan kekuatan politik kontemporer :
1. Politik, ekonomi dan masalah sosial yang tidak lagi menjadi masalah kaum bangsawan tetapi menjadi masalah masyarakat umum.

2. Kuatnya peranan kelas menengah diseluruh bidang kehidupan.
3. Pemunculan, pertumbuhan dan perkembangan negara modern.

4. Muncul dan berkembangnya nilai”, filsafat dan ideologi yang memberikan dasar” pengukuhan, pengesahan, dan rasionalisasi untuk menjalankan tatasusunan politik dan konfigurasi kekuatan” politik baru.

·      Pendekatan dan Cara Analisis Alternatif.

Ciri-ciri Pendekatan dan analisa alternatif yang merupakan upaya untuk menghindari tuduhan yang telah dilancarkan pada studi politik konvensional dan teori pembangunan politik bahwa mereka teologis, ahistoris dan astruktural serta etnosentris, adalah :
1. Tidak lagi percaya bahwa gejala politik merupakan gejala yang bisa dipisahkan dengan gejala sosialyang secara konvensional dimonopoli oleh disiplin ilmu sosiologi,sejarah dan ekonomi, Pendekatan Indisiplinair.

2. Secara tegas mencoba untuk memahami kembali Eropa secara lebih baik dan menyeluruh. Generalisasi pengalaman Eropa tidak gejala” politik saja tapi juga masalah lain yang berdampak pada gejala politik.

3. Berusaha untuk mentransendesi dikotomi antara Eropa dan non Eropa.

·    Pendekatan dan cara alternatif yang digunakan adalah ;

1. Teori Dependensia (ketergantungan), suatu kesadaran baru mengenai keterbelakangan(underdevelopment) dimana keterbelakangan tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan malah sebagai fungsi dari kemajuan, keterbelakangan menampilkan ketergantungan dengan kemajuan. Implikasinya :

            a. Kekuatan politik di pandang sebagai bentuk nyata yang mempertahankan dan melawan posisi ketergantungan baik, analisa maupun ideologi.

b. Kekuatan politik dunia ketiga dianggap sebagai kekuatan yang memiliki akar sejarah, yang berkaitan dengan masalah struktur sosial dan ekonomi serta berkaitan dengan perkembangan politik dan ekonomi diluar kawasan dimana kekuatan politik itu tumbuh dan berkembang

2. Pendekatan Sistem Dunia, Wallerstein, sistem dunia sebagai unit(kesatuan) dengan suatu pembagian kerja tunggal dan berbagai sistem kebudayaan, perubahan = sistem dengan totalitas. Pentingnya, memahami kekuatan politik di Dunia Ketiga yang pokoknya adalah :

            a. Usaha untuk meletakan perkembangan politik dan ekonomi dunia ketiga kedalam pergolakan ekonomi dan politik dunia yang memiliki logika internal, pembagian kerja ekonomi dan politik serta dinamika dan potensi untuk perubahan dan transformasinya.

            b. Perwatakan dan ciri” yang ditunjukan oleh negara didunia ketiga juga bisa diuraikan logikanya dan diurut pertumbuhannya dalam kaitanya dengan interaksinya dgn perekonomian dunia.  

            c. Pendekatan ini menawarkan sesuatu logika pada perbedaan substansial antara kekuata politik yang tumbuh diwilayah kapitalisme pusat dan yang tumbuh diwilayah periferi sedemikian rupa, sehingga hubungan kekuatan politik dikedua wilyah itu menjadi jelas, sekalipun tidak langsung dan masing” memainkan peranannya dalam jaringan sistem ekonmi dunia.  Pendekatan ini maka dapatlah kiranya menempatkan kekuatan politik dunia ketiga dalam sesuatu dinamika perubahan yang menyeluruh dan global sifatnya.

3. Model negara birokratis-otoriter, kesadaran bahwa tekanan yang tak bisa dihindarkan untuk melaksanakan industrilisasi pada gilirannya juga akan mempengaruhi negara dan kekuatan politik. O’Donnel, peningkatan dan deepening (pendalaman) industrialisasi akan menimbulkan ketegangan yang tak bisa dihindarkan antara negara dan unsur masyarakat, yang mengandung potensi untuk terjadinya krisis legitimasi suatu negara.

4. Model Statisme Organis, kesadaran betapa hampir semua negara dunia ketiga dihadapkan pada pilihan yang rumit : jalan memenuhi tuntutan dunia kapitalis yang berarti pemaximalan liberalisasi dan persaingan serta pemaximalan kepentingan pribadi demi tercapainya efisiensi dan perekonomian yang kompetitif atau jalan yang mementingkan rakyat banyak yang mengandung tuntutan untuk memaksimalkan kontrol ekonomi dengan perencanaan negara untuk mencapai masyarakat politik monistik dan terintegrasi dengan menghilangkan otonomi kelompok” yang ada dan pembangunan struktur dan nilai kolektif. Pentingnya, bahwa pendekatan ini secara sadar berusaha untuk memberikan struktur dan logika terhadap kebingungan dan kekacauan pikiran yang ditunjukan oleh berbagai kekuatan politik yang ada di dunia ketiga.

5. Pendekatan atau model negara dalam masyarakat Periferi, brusaha untuk mempersoalkan kenyataan bahwa masyarakat dan ekonomi bekas jajahan, susunan masyarakat dan ekonomi yang telah sekian lama diinkorporasikan atau digabungkan kedalam ekonomi negara penjajah. Pentingnya, ekonomi negara penjajah itu merupakan suatu rangkain yang, ketika penjajahan terjadi, mewakili suatu sistem perekonomian yang dampak ekonomi, sosial, dan politiknya sangat mendalam dan bersifat global yang sampai kini masih tetap bertahan yaitu kapitalisne. Pendirian pendekatan ini adalah, jika memahami politik, kekuatan politik, dinamika politik, dan pertumbuhan serta perwatakan negara di dunia ketiga sebagai masyarakat dan ekonomi periferal maka pemahaman terhadap sistem kapitalisme yang mengalami kelainan dan distorsi.